Bayung Lencir,Muba,sriwijaya hariini.com,,- Perambahan hutan yang semakin masif di kawasan Ladang Panjang Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, menjadi perhatian serius masyarakat lokal. Selain merusak ekosistem, keberadaan alat berat yang berkeliaran secara bebas semakin memperparah kondisi kawasan yang kini terlihat hancur.
Kondisi yang tercatat sejak beberapa bulan terakhir menunjukkan aktivitas penebangan dan pembukaan lahan yang tidak terkendali. Hal ini tidak hanya menghancurkan habitat satwa liar dan merusak struktur tanah, tetapi juga mengganggu aliran sumber air dan meningkatkan risiko longsor. Kebebasan alat berat seperti ekskavator dan truk beroperasi tanpa pengawasan juga menimbulkan bahaya langsung bagi keamanan warga yang beraktivitas di sekitar kawasan.
“Kita melihat banyak pohon yang ditebang dan lahan yang dibuka secara sembarangan. Alat berat berkeliaran tanpa tanda aman, membuat kawasan menjadi berbahaya. Yang paling menyakitkan, seolah-olah Kantor Pengelolaan Hutan (KPH) dan Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten tidak melihat apa-apa – seperti buta dan tuli terhadap kejadian ini yang sudah terlihat jelas,” ujar salah satu warga yang memilih tidak disebutkan namanya.
Dalam keterangan yang diberikan secara langsung, salah satu petugas KPH dan Dishut Bayung Lencir mengakui bahwa mereka telah melakukan beberapa upaya penegakan, meskipun semuanya gagal. “Sekarang ini kita sudah coba lakukan pemasangan patok hutan untuk menandai batas kawasan lindung, tapi ternyata ada warga yang tidak setuju dan memaksa kita keluar dari sana,” ungkap petugas tersebut.
Lebih lanjut, petugas itu juga mengungkapkan upaya sebelumnya yang juga tidak berjalan lancar. “Sebelum itu juga, kita sudah coba pasang plang peringatan kehutanan. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak dikenal, diduga preman, yang datang dan memaksa kita keluar. Beberapa dari mereka bahkan tampak akrab dengan lingkungan di sekitar kantor kita,” jelasnya.
Namun, hal ini justru menimbulkan pertanyaan lebih dalam di kalangan masyarakat: mengapa upaya pemerintah untuk melindungi hutan malah terus gagal, dan mengapa seolah-olah pemerintah “kalah” dari adanya elemen preman yang diduga mendukung aktivitas ilegal? Banyak warga curiga bahwa preman menjadi penyangga bagi pelaku penebangan ilegal, sehingga membuat instansi berwenang sulit beraksi – terlebih jika ada dugaan hubungan dengan lingkungan lokal.
Masalah ini semakin parah karena kurangnya pengawasan ketat dan penegakan hukum yang optimal dari instansi yang seharusnya bertanggung jawab. Masyarakat merasa ditinggalkan dan mengharapkan dukungan segera dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Musi Banyuasin, beserta KPH dan Dishut yang diinginkan segera bangkit dari ke”butaan” dan ke”tulian”nya untuk melakukan pengecekan mendesak, menindak aktivitas ilegal, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menangkap elemen preman yang terlibat dan meneliti dugaan hubungan dengan oknum di dalam instansi.
( Sukri )
