BANYUASIN, SHI- Akibat sulit didapat dan tidak beredar di pasaran, keberadaan penjualan Beras Sedulang Setudung yang merupakan produk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sembilang, dipertanyakan masyarakat Kabupaten Banyuasin, Selasa (7/2/23).
Pasalnya ditengah harga bahan pokok yang terus meningkat saat ini, serta kondisi perekonomian masyarakat Banyuasin yang masih belum stabil pasca covid-19, keberadaan produk atau bahan pokok yang lebih murah khususnya dari BUMD Banyuasin sangat diharapakan masyarakat terutama dalam menekan harga yang ada dipasaran.
Hal itu seperti disampaikan Ujang salah satu masyarakat mengungkapkan, Dia tidak pernah melihat beras yang katanya asli produk daerah Banyuasin itu, baik dipasaran atau di warung-warung tidak ada yang yang menjual beras tersebut.
Menurutnya, Kalau memang daerah kita memiliki prodak beras sendiri seperti itu seharusnya lebih mudah didapatkan dan ditemukan dipasaran, karena dianggap masyarakat pasti harganya lebih murah, apalagi saat ini kondisi bahan pokok yang terus meningkat seharusnya hal itu sangat diharapkan.
“Apalagi nama besar Kabupaten Banyuasin sebagai lumbung pangan terbesar di Sumatera Selatan, pastinya akan lebih mudah memasarkan dan menekan harga pasar yang ada, namun kalau justru sebaliknya dan lebih banyak beras merk luar yang beredar, hal ini lebih aneh lagi lantas produk itu dipasarkan kemana,” tanyanya.
Hal yang sama juga ditanyakan R. Zaidid Sarjono Tokoh Banyuasin Centre, Sebagai masyarakat Banyuasin dia juga merasa kebingungan dan bertanya-tanya, dimanakah Beras Sedulang Setudung itu dipasarkan, karena setiap kali dia membeli beras baik di pasar pangkalan balai tau di minimarket, tidak menemukan produk beras Banyuasin itu.
Tidak hanya beras saja yang tidak ada dipasaran, termasuk juga seperti air mineral kemasan merk Bertuah itu juga tidak beredar. Padahal seharusnya keberadaan BUMD yang merupakan Badan Usaha Milik pemerintah dan dilengkapi anggaran, pasti tidak memiliki kendala dalam memasarkan produknya, tanyanya.
“Keberadaan BUMD itu seharusnya dapat menolong masyarakat, baik dari harga jual produk yang seharusnya dapat menekan harga pasar, serta menjadi sumber PAD. Justru hal itu seperti terlihat tidak berjalan pada tugas seharusnya, ” keluhnya.
Kalau keberadaan BUMD tidak mampu menolong masyarakat, seharusnya Pemkab Banyuasin melakukan evaluasi terkait kinerja BUMD tersebut, karena percuma saja memiliki produk atau badan usaha milik pemerintah kalau tidak mempu mengendalikan harga pasar dan menolong masyarakat, tegasnya.
Sementara itu Dirut BUMD Sembilang Heriyadi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp nya terkait hal itu menjelaskan, pihaknya terus berusaha untuk memasarkan produk, sesuai kemampuan keuangan BUMD, jika toko atau masyarakat berminat bisa menghubungi pihaknya.
“Kalau soal harga kita bersaing karena kita juga cari keuntungan dan dituntut profit, kalau jual rugi BUMD bangkrut direktur di salahkan dan kami sudah keliling sekitar desa-desa di Kecamatan Banyuasin III, sesuai permintaan toko-toko yang mau jual produk kita, tetapi ada juga yang menolak dengan bermacam alasan,” ungkapnya. RED
