sriwijaya hariini.com,,– Di tengah dinamika politik nasional yang kian mengencang, perdebatan soal bagaimana kapitalisme bekerja dalam struktur kekuasaan Indonesia kembali mengemuka. Para pengamat menyebut pola yang tampak hari ini bukan lagi kapitalisme biasa, melainkan brutalisme kapitalisme sebuah fase ketika kepentingan ekonomi elite melekat erat pada kekuasaan politik, hingga menghasilkan kebijakan yang terasa keras, menekan, dan sering kali mengabaikan suara masyarakat luas.
Fenomena ini terlihat dari kecenderungan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan strategis yang condong pada investasi skala besar. Dalam beberapa tahun terakhir, kritik publik meningkat terutama karena mekanisme aspirasi warga sering kali tidak mendapat ruang yang memadai. Peneliti kebijakan publik, Raka Wiratmoko, menegaskan bahwa pola hubungan kekuasaan dan modal di Indonesia semakin “telanjang” dan tidak lagi berupaya bersembunyi. Ia mengatakan, “Ketika kebijakan lahir dari kepentingan akumulasi modal, bukan dari kebutuhan publik, maka politik berubah menjadi arena dominasi, bukan representasi.”
Situasi tersebut tampak nyata dalam sejumlah proyek infrastruktur besar yang diklaim untuk kepentingan umum, namun sering kali dibangun dengan pendekatan top-down. Masyarakat di akar rumput merasa tertekan oleh proses yang cepat, minim konsultasi, dan jarang mempertimbangkan dampak sosial maupun ekologis. Hal inilah yang kemudian disebut banyak akademisi sebagai bagian dari pola “brutalisme kapitalisme” sebuah kecenderungan negara mengedepankan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi sambil menyingkirkan aspek kemanusiaan dan partisipasi.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Dina Maheswari, menilai bahwa perangkat hukum yang seharusnya melindungi warga justru kerap digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. “Begitu aturan diproduksi untuk mempermudah modal masuk, maka akses warga untuk bernegosiasi menurun. Proses ini membuat demokrasi kita tampak hidup di permukaan, tetapi lumpuh dalam praktik,” ujarnya.
Dampak terhadap masyarakat pun terasa luas. Kelompok pekerja menghadapi tekanan upah dan fleksibilitas kerja yang semakin longgar; petani dan masyarakat adat berhadapan dengan ekspansi lahan; sementara warga urban menyaksikan pertumbuhan kota yang kian dikendalikan kepentingan komersial. Semua itu menandakan bahwa kapitalisme di Indonesia kini tidak hanya berwatak kompetitif, tetapi juga eksploitatif sebuah dorongan untuk memaksimalkan keuntungan dengan dukungan penuh struktur politik.
Sosiolog politik, Anrandu Pratama, memandang gejala ini sebagai konsekuensi dari hubungan simbiosis antara elite ekonomi dan elite politik. “Negara kita sedang bergerak menuju model di mana keputusan publik dipesan oleh kekuatan modal. Jika dibiarkan, brutalismenya akan semakin kuat yang lemah makin tersingkir, yang kritis makin dibungkam,” katanya.
Namun, di tengah pesimisme itu, suara publik tetap tumbuh. Gerakan masyarakat sipil, komunitas lingkungan, serikat pekerja, dan kelompok mahasiswa terus menekan pemerintah agar membuka ruang dialog yang jujur dan transparan. Meski tidak mudah, resistensi ini menjadi bukti bahwa demokrasi masih memiliki denyut, meskipun perlahan dan terseok.
Pada akhirnya, dinamika ini menunjukkan bahwa persoalan kapitalisme dan kekuasaan bukan sekadar isu ekonomi, melainkan persoalan politik yang menyentuh semua orang. Pertanyaannya: apakah negara akan tetap berjalan pada jalur brutal yang menyingkirkan rakyat perlahan, ataukah membuka ruang koreksi agar pembangunan tidak hanya menguntungkan segelintir, tetapi menyejahterakan semua? Waktu yang akan menjawab namun suara publik jelas tak boleh berhenti.
( Nabila Ghina Oktaria
Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang )
