Sriwijaya hariini.com,,- Di era digital saat ini, informasi beredar lebih cepat daripada kemampuan publik untuk memverifikasinya. Media sosial menjadi ruang yang sangat dinamis kadang mencerahkan, namun tidak jarang pula menjadi ladang subur bagi hoaks dan disinformasi. Fenomena ini bukan sekadar gangguan komunikasi; ia telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas politik nasional.
. Polarisasi yang Tidak Alami
Hoaks dan disinformasi menciptakan sekat sosial yang kian dalam. Masyarakat terbelah bukan karena perbedaan ideologi yang sehat, tetapi karena narasi palsu yang sengaja digulirkan untuk memecah belah. Timeline media sosial pun berubah menjadi arena “perang persepsi”, di mana kebenaran sering kali kalah oleh apa yang lebih viral.
. Erosi Kepercayaan Publik
Ketika hoaks menyasar institusi negara pemilu, pemerintah, aparat, atau lembaga hukum efeknya dapat meruntuhkan kepercayaan publik. Masyarakat yang terus dijejali kabar menyesatkan cenderung meragukan proses politik, bahkan ketika proses tersebut berjalan dengan benar. Krisis kepercayaan ini adalah bibit ketidakstabilan jangka panjang.
. Mobilisasi Emosi, Bukan Data
Disinformasi memanfaatkan emosi: kemarahan, ketakutan, dan kebingungan. Postingan provokatif lebih mudah viral dibanding penjelasan rasional. Akibatnya, opini publik direkayasa bukan berdasarkan fakta, tetapi pada sensasi. Kebijakan publik pun rentan ditolak hanya karena narasi menyesatkan yang terlanjur mengakar.
. Ancaman terhadap Proses Demokrasi
Saat hoaks mengganggu jalannya pemilu dengan menyebarkan fitnah kandidat, manipulasi isu, atau klaim kemenangan palsu proses politik dapat terganggu. Disinformasi dapat memicu konflik horizontal, demonstrasi tak terkendali, hingga delegitimasi hasil pemilu. Demokrasi terancam lumpuh dari dalam.
. Potensi Instabilitas Sosial-Politik
Ketika hoaks politik semakin masif dan tidak terkontrol, skala dampaknya bisa melampaui dunia maya. Konflik nyata di lapangan, persekusi, hingga kerusuhan dapat terjadi sebagai reaksi spontan terhadap informasi palsu. Stabilitas nasional dapat goyah hanya oleh satu unggahan viral yang tidak diverifikasi.
Mengapa Kita Semua Bertanggung Jawab?
Menurut pemahaman saya, Perang melawan hoaks bukan hanya tugas pemerintah atau platform media sosial. Setiap pengguna internet memiliki peran. Memeriksa fakta, mengenali sumber informasi, dan tidak menjadi penyebar panik adalah tindakan sederhana yang dapat menyelamatkan ruang publik dari manipulasi politik.
Di tengah derasnya informasi, sikap kritis adalah benteng terakhir kita. Stabilitas politik nasional dimulai dari kesadaran kolektif untuk menolak disinformasi dan menjunjung kebenaran. Dunia maya mungkin bebas, tetapi kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab.
( M. Divo syahputra
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang )
