Sriwijaya hariini.com,,- Kalau ngomongin politik Indonesia, banyak orang ngerasa hasil pemilu tuh kayak gitu-gitu aja. Yang menang biasanya itu lagi, itu lagi. Nama keluarganya sama, lingkarannya sama, dan kayak nggak ada “pemain baru” yang benar-benar bisa naik. Nah, dari situ muncul pertanyaan: demokrasi kita ini beneran milik rakyat atau cuma jadi panggung buat kelompok yang punya duit dan koneksi kuat? Banyak yang bilang kita sedang hidup di era “oligarki politik”, di mana kekuasaan muter di orang tertentu aja. Tapi apakah ini hasil murni demokrasi? Atau sebenarnya sistem kita yang masih bocor di mana-mana?
Kalau kita lihat lebih dekat, demokrasi di Indonesia sebenarnya punya pintu buat semua orang terlibat dalam politik. Tapi kenyataannya, yang bisa masuk cuma yang punya modal gede. Biaya kampanye tinggi, biaya operasional politik mahal, dan kalau nggak punya “backing” finansial, ya susah banget buat bersaing. Jadi akhirnya yang punya modal lah yang paling gampang dapet tiket berkuasa. Dari sini kelihatan kalau demokrasi kita kadang cuma jadi label, sementara yang gerakin sistem adalah kelompok elite ekonomi dan politik.
Oligarki makin kuat karena institusi yang seharusnya jadi penjaga malah sering bolong. Partai politik misalnya, idealnya jadi tempat kaderisasi anak muda dan orang pintar biar bisa bangun negara. Tapi realitasnya, parpol sering dipimpin oleh keluarga atau kelompok tertentu, dan keputusan internal sering bukan soal kualitas tapi soal kedekatan atau loyalitas. Di DPR pun, aturan dibuat kadang bukan untuk rakyat luas, tapi lebih menguntungkan kelompok tertentu. Jadi bukannya nggak ada demokrasi, tapi demokrasi kita masih kalah sama kepentingan elite.
Media juga ikut main peran. Banyak media besar punya keterkaitan dengan tokoh politik atau pengusaha. Alhasil, pemberitaan kadang nggak lagi netral, tapi menguntungkan pihak tertentu. Masyarakat akhirnya cuma dapet informasi versi yang sudah “disaring”, bukan gambaran utuh. Ditambah budaya politik kita yang masih lihat politik sebagai karier untuk dapat kekuasaan, bukan amanah untuk melayani, bikin oligarki makin susah dibendung.
Jadi, oligarki politik di Indonesia bukan muncul begitu aja. Ada kombinasi antara sistem demokrasi yang belum matang dan institusi yang belum bekerja maksimal. Demokrasi yang harusnya jadi jalan buat semua orang berpartisipasi, akhirnya cuma jadi arena yang paling cocok buat mereka yang punya kekuatan ekonomi dan jaringan kekuasaan. Tapi bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Kalau institusi diperkuat, transparansi digedein, partai dibenahi, dan masyarakat makin kritis, peluang oligarki bisa mengecil. Harapannya, politik Indonesia ke depan bukan cuma urusan segelintir orang, tapi benar-benar bisa jadi ruang di mana rakyat punya suara nyata dan masa depan bangsa nggak ditentukan oleh kekuatan uang semata.
( Muhammad Razan Alghifari
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang )
