Sriwijaya hariini.com,,- Banjir di Sumatra kembali menenggelamkan rumah, menutup akses jalan, serta merusak ladang dan ekonomi warga. Namun ironi terbesarnya adalah: bencana sebesar itu tidak pernah benar-benar menjadi headline nasional. Ketika Sumatra tenggelam, pemberitaan hanya lewat sekilas. Tetapi begitu Jakarta tergenang setinggi mata kaki, seluruh negeri seakan berguncang televisi menggelar siaran langsung, pejabat berlomba turun lapangan, dan media nasional menjadikannya drama utama. Seolah-olah status “bencana nasional” hanya bisa diberikan jika air menggenangi ibu kota.
Padahal, Sumatra memikul beban yang jauh lebih berat. Deforestasi massif telah menghancurkan benteng ekologis yang dulu menjadi penyangga air. Data terbaru menunjukkan bahwa tutupan hutan alam di Sumatra kini tinggal **sekitar 24,4%** dari keseluruhan wilayahnya. (IDN Times) Itu berarti lebih dari 75% hutan sebagian besar berganti fungsi menjadi perkebunan sawit, hutan tanaman industri (HTI), industri pulp & kertas, atau tambang. (IDN Times)
Jelas bahwa ekspansi sawit dan penggunaan lahan secara besar-besaran tidak bisa dilihat sebagai permasalahan minor. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), kebun sawit dan konversi lahan telah menyumbang kerusakan sekitar *3,2 juta hektare lahan* suatu skala yang sangat besar dan berdampak langsung pada daya dukung ekosistem. (Lestari Kompas) Dengan hutan yang terus berkurang dan lahan resapan hilang, logis jika hujan deras berubah menjadi banjir bandang.
Penebangan ilegal pun terbukti ikut memperparah krisis ini. Menurut rilis terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kayu-kayu besar ditemukan terbawa banjir di lokasi terdampak dan tim penegak hukum sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan illegal logging dan penyalahgunaan izin lahan (PHAT). KLHK menyebut bahwa penyitaan kayu ilegal terjadi di beberapa wilayah: misalnya 86,6 meter kubik kayu disita di Aceh Tengah, ratusan kayu serta alat berat di Solok, dan ribuan meter kubik kayu di Kepulauan Mentawai.(ANTARA News) Fakta ini menunjukkan bahwa kehancuran hutan bukan hanya akibat perencanaan keliru, tetapi juga praktik kriminal yang terstruktur sesuatu yang semestinya menjadi perhatian serius.
Ketimpangan perhatian ini sangat jelas: di Sumatra, banjir adalah tragedi berulang, tetapi perlakuan terhadapnya jauh berbeda dibanding banjir di Jakarta. Ketika genangan di Jakarta muncul, pemberitaan pusat melesat debat soal tata kota, infrastruktur, kinerja pemimpin menjadi topik utama. Banjir di Sumatra, meskipun membawa korban jauh lebih banyak dan dampak yang jauh lebih luas, sering disajikan sebagai “isu lokal”, seolah-olah derita warga di luar ibu kota tidak layak untuk sorotan nasional.
Inilah persoalan besar: selama pusat perhatian tetap berkutat di seputar Jakarta, kebijakan nasional pun akan terus bias. Sumatra yang menjadi paru-paru dan penyumbang besar sumber daya alam negeri justru menjadi korban dari pola pembangunan yang hanya menimbang keuntungan jangka pendek. Hutan ditebang, bukit digunduli, lahan diperjualbelikan untuk perkebunan dan akhirnya, ketika bencana datang, semua berlindung di balik retorika “bencana alam” dan “curah hujan ekstrem.”
Banjir Sumatra hari ini adalah bukti bahwa kita sedang menghadapi krisis yang bukan hanya ekologis, tetapi juga politik. Ketimpangan ini tidak akan selesai hanya dengan membangun tanggul atau memperdalam sungai. Ia hanya akan berubah jika negara berani menyentuh akar persoalan: menghentikan illegal logging, memperketat izin perkebunan sawit, dan mendistribusikan perhatian media serta respons kebijakan secara adil kepada seluruh wilayah Indonesia.
Sampai itu terjadi, banjir di Sumatra akan terus menjadi tragedi yang ditanggung sunyi sementara banjir di Jakarta akan terus menjadi “panggung nasional” yang menunggu siapa politisi berikutnya yang ingin tampil.
( Helga Dwiyanti
Mahasiswa Ilmu politik Uin Raden Fatah Palembang )
