sriwijaya hariini.com,,- Perbandingan antara Demokrasi Pancasila di Indonesia dan Demokrasi Liberal di Inggris menggunakan sistem demokrasi, tetapi memiliki dasar filosofis, nilai politik, dan mekanisme pengambilan kebijakan yang sangat berbeda. Demokrasi Pancasila berakar pada nilai-nilai kolektivitas, musyawarah, dan keseimbangan antara hak serta kewajiban warga negara. Nilai-nilai ini menekankan harmoni sosial, gotong royong, dan penyelesaian masalah melalui konsensus. Dalam praktik pengambilan kebijakan publik, Indonesia sering menggunakan pendekatan deliberatif yang melibatkan kompromi antara berbagai aktor politik, elit, dan kelompok masyarakat. Prosesnya cenderung panjang karena mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak dan berusaha menjaga stabilitas sosial.
Sebaliknya, demokrasi liberal di Inggris dibangun di atas prinsip individualisme, supremasi hukum, perlindungan hak-hak sipil, dan mekanisme check and balance yang kuat. Inggris menekankan kebebasan individu dan kompetisi politik sebagai dasar legitimasi pemerintah. Dalam pengambilan kebijakan publik, prosesnya biasanya lebih rasional, terukur, dan bertumpu pada analisis kebijakan berbasis data, debat parlementer, serta keterbukaan terhadap kritik publik. Karena Inggris menganut sistem parlementer, proses kebijakan cenderung lebih cepat karena eksekutif (pemerintah) berasal dari mayoritas parlemen sehingga koordinasi lebih efektif.
Menurut saya, perbandingan antara Demokrasi Pancasila di Indonesia dan Demokrasi Liberal di Inggris adalah topik yang sangat penting karena keduanya sama-sama demokrasi, tetapi punya dasar nilai dan cara kerja yang sangat berbeda. Demokrasi Pancasila lebih menekankan musyawarah, kekeluargaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Jadi dalam konteks Indonesia, kebijakan publik biasanya disusun dengan mempertimbangkan harmoni sosial dan menjaga agar keputusan tidak menimbulkan konflik. Pemerintah juga sering melibatkan berbagai aktor seperti tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan elite politik dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini bagus karena sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang plural, tetapi juga bisa membuat proses kebijakan jadi lebih lambat, terpengaruh kepentingan politik tertentu, dan kadang tidak konsisten.
Sebaliknya, demokrasi liberal seperti di Inggris lebih menekankan kebebasan individu, transparansi, dan kompetisi politik yang terbuka. Kebijakan publik biasanya diputuskan setelah debat yang ketat di parlemen, uji publik, dan pertimbangan berbasis data. Karena sistem parlementer memungkinkan pemerintah kontrol lebih besar atas legislatif, proses pengambilan keputusan jadi lebih cepat dan lebih efisien. Namun, demokrasi liberal juga punya kekurangan, misalnya perdebatan yang kadang terlalu keras, adanya polarisasi opini publik, dan tekanan tinggi dari media.
perbandingan ini penting karena bisa memberikan gambaran bahwa demokrasi tidak bersifat tunggal setiap negara punya cara sendiri dalam menjalankan demokrasi sesuai budaya dan sejarahnya. Indonesia bisa mempelajari bagaimana Inggris menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan, sementara Inggris juga bisa belajar bagaimana Indonesia mengutamakan harmonisasi sosial dan nilai kolektivitas. Intinya, Demokrasi Pancasila bukan hanya sistem politik, tetapi juga identitas nasional yang menekankan kebersamaan; sedangkan demokrasi liberal menawarkan efisiensi dan keterbukaan yang dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Referensi:
1. Magnis-Suseno, F. (1995). Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia.
2. Heywood, Andrew. (2013). Politics (4th Edition). London: Palgrave Macmillan.
3. Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
( Cinda Septiana Safitri
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang )
