Sriwijaya hariini.com,,- Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan sekali lagi menghadirkan pemandangan yang sama: rumah warga terendam, akses transportasi terputus, aktivitas ekonomi lumpuh, serta masyarakat kecil menjadi pihak yang paling menderita. Setiap kali bencana datang, pemerintah tampil dengan langkah-langkah darurat seperti evakuasi, pembagian bantuan logistik, dan pendirian posko pengungsian. Namun pertanyaannya, sampai kapan penanganan banjir hanya berhenti pada tahap respons darurat?
Banjir di Sumatra bukanlah peristiwa baru atau tak terduga. Hampir setiap tahun, sejumlah daerah seperti Sumatra Selatan, Jambi, Riau, hingga Sumatra Barat mengalami siklus bencana yang serupa. Ini menunjukkan bahwa banjir bukan semata-mata akibat curah hujan tinggi, melainkan juga hasil dari persoalan struktural yang belum diselesaikan secara serius. Kerusakan daerah aliran sungai, alih fungsi lahan, pembukaan hutan secara masif, hingga lemahnya tata kelola lingkungan menjadi faktor yang terus berulang.
Di sinilah persoalan banjir tidak lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi masalah politik dan kebijakan publik. Keputusan tentang izin pembukaan lahan, pembangunan infrastruktur, serta pengawasan terhadap perusahaan bukanlah tanggung jawab alam, melainkan produk dari keputusan politik. Ketika kebijakan lebih condong pada kepentingan ekonomi jangka pendek dari pada keberlanjutan lingkungan, maka bencana seperti banjir hanyalah soal waktu.
Sayangnya, dalam banyak kasus, pemerintah terlihat lebih sigap saat bencana sudah terjadi dibandingkan dalam upaya pencegahan. Bantuan memang penting, tetapi bantuan tidak akan mampu menghentikan banjir yang terus berulang setiap tahun. Masyarakat tidak hanya membutuhkan mie instan dan selimut, tetapi juga jaminan bahwa mereka tidak akan kembali menjadi korban di musim hujan berikutnya.
Banjir juga memperlihatkan ketimpangan sosial yang makin jelas. Warga miskin yang tinggal di bantaran sungai, daerah rendah, dan kawasan rentan bencana selalu menjadi kelompok paling terdampak. Mereka sering kali tidak punya pilihan selain tinggal di wilayah berisiko tinggi. Dalam kondisi ini, politik perencanaan tata ruang seharusnya berpihak pada keselamatan rakyat, bukan sekadar pada kepentingan investasi.
Selain itu, bencana banjir kerap muncul sebagai panggung politik. Kunjungan pejabat, pernyataan simpati, hingga pencitraan di media sosial sering kali lebih menonjol dibandingkan evaluasi kebijakan jangka panjang. Padahal, yang dibutuhkan rakyat bukanlah sekadar kehadiran simbolik, melainkan langkah nyata untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.
Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berani keluar dari pola penanganan reaktif menuju kebijakan yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Normalisasi sungai, reboisasi hutan, penataan ulang kawasan rawan banjir, serta penegakan hukum terhadap perusak lingkungan harus menjadi prioritas utama. Tanpa keberanian politik untuk mengambil langkah tegas, banjir akan terus menjadi “agenda tahunan” yang memakan korban harta dan jiwa.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu didorong untuk lebih kritis dalam mengawasi kebijakan publik. Banjir tidak boleh lagi dipandang sebagai takdir semata, melainkan sebagai alarm keras bahwa ada yang salah dalam tata kelola lingkungan dan pemerintahan. Partisipasi publik, kontrol media, dan tekanan dari masyarakat sipil sangat penting agar isu banjir tidak tenggelam dalam euforia politik sesaat.
Pada akhirnya, banjir di Sumatra adalah ujian nyata bagi keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Jika pemerintah terus bertahan pada pola respons darurat tanpa perbaikan sistemik, maka korban akan terus berjatuhan dan kepercayaan publik akan semakin menipis. Sudah saatnya pemerintah membuktikan bahwa penanganan banjir bukan sekadar soal bantuan sesaat, tetapi tentang keberanian mengambil kebijakan besar demi masa depan lingkungan dan keselamatan rakyat.
( Vingky Ramadhani
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang )
