Sriwijaya hariini.com,,- Menjelang akhir tahun 2025, kenaikan harga bahan pokok di Indonesia terutama dipicu oleh lonjakan permintaan yang meningkat seiring dengan persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru. Namun, pasokan bahan pokok tidak mampu mengikuti permintaan tersebut karena terganggu oleh kondisi cuaca buruk, seperti banjir dan kekeringan, yang menghambat produksi dan distribusi komoditas penting seperti cabai, bawang, dan sayuran lainnya. Sehingga, mengakibatkan harga beberapa bahan pokok mengalami kenaikan tajam di pasar.
Selain dari faktor musiman dan cuaca, peningkatan harga juga diperparah oleh kelemahan dalam pengelolaan pangan nasional. Seperti adanya ketergantungan pada impor bahan baku tertentu dan ketidakefisienan dalam distribusi yang mengakibatkan biaya produksi dan distribusi melambung tinggi. Ditambah dengan ketidak stabilan nilai tukar rupiah, hal ini membuat harga bahan pokok menjadi semakin mahal. Pemerintah harus segera mengambil langkah untuk memperbaiki manajemen pasokan guna menstabilkan harga dan meringankan beban masyarakat.
Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Untuk Mengendalikan Harga
Dilansir dari Pernyataan Menteri Perdagangan, Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, pemerintah mengintensifkan pengawasan harga bahan pokok di seluruh Indonesia. Menteri Perdagangan mengimbau kepala daerah agar secara aktif berkoordinasi dengan distributor dan pemasok dalam memantau harga dan ketersediaan bahan pokok. Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) digunakan sebagai alat utama untuk mengawasi pergerakan harga harian yang menjadi dasar dalam pengendalian inflasi nasional.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pelaksanaan operasi pasar dan program Gerakan Pangan Murah untuk menjamin bahan pokok tersedia dengan harga terjangkau khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) diberlakukan guna mencegah lonjakan harga berlebihan pada komoditas utama seperti beras dan minyak goreng.
Sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus diperkuat agar distribusi bahan pokok berjalan lancar. Pemerintah juga meningkatkan subsidi logistik dan bantuan sosial dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat serta memastikan kestabilan harga kebutuhan pokok di masa libur akhir tahun ini.
Dampak Kenaikan Harga Bahan Pokok Makanan Pada Masyarakat
Kenaikan harga bahan pokok makanan berdampak berat pada masyarakat, terutama keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan. Lonjakan harga membuat masyarakat harus mengurangi konsumsi, termasuk mengurangi asupan makanan bergizi seperti sayuran dan protein lainnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah pada kesehatan jangka panjang, khususnya pada anak-anak dan kelompok rentan. Adanya kenaikan harga juga menyebabkan ketidakpastian pangan dan memperburuk kesejahteraan, serta meningkatnya jarak ketimpangan sosial.
Adapun dampak lain dari kenaikan harga ini ialah meningkatnya inflasi yang berdampak pada seluruh perekonomian rumah tangga. Kenaikan biaya produksi dan distribusi barang menyebabkan harga barang dan jasa lainnya turut naik, sehingga beban ekonomi masyarakat semakin berat. Situasi ini memperjelas kebutuhan akan kebijakan dan intervensi pemerintah yang efektif untuk menjaga ketersediaan, kestabilan harga, dan keterjangkauan bahan pokok demi kesejahteraan masyarakat luas.
Optimalisasi Strategi Pemerintah Dalam Menstabilkan Harga Bahan Pokok
Dalam menghadapi lonjakan harga bahan pokok, pemerintah menjalankan koordinasi ketat antar instansi baik pusat maupun daerah. Rapat-rapat koordinasi rutin digelar untuk menyelaraskan langkah strategis dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Pemerintah daerah bersama Bulog serta instansi terkait aktif memantau stok dan distribusi untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di pasar.
Sinergi lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan agar respons terhadap perubahan harga bisa cepat dan tepat sasaran. Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pemanfaatan data real-time dan sistem pemantauan pasar menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang akurat.
Selain intervensi pasar dan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah juga memperkuat bantuan sosial dan subsidi logistik untuk meringankan beban masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan, terutama menjelang periode permintaan tinggi di akhir tahun 2025.
( Seli Syaputri
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang )
