PALEMBANG, Sriwijaya-hariini.com – Aksi penyampaian aspirasi Cipayung Plus Kota Palembang di Mapolda Sumatera Selatan pada Selasa (13/10/2026) diwarnai kericuhan yang melibatkan massa aksi dan sekelompok organisasi masyarakat (ormas). Insiden tersebut terjadi saat massa aksi tiba di Mapolda Sumsel setelah melakukan konvoi dari Makam Pahlawan. Akibat kejadian itu, sejumlah peserta aksi menjadi korban pemukulan, termasuk Haris Zulkardiansyah, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Palembang, yang mengalami luka lecet dan bengkak di bagian hidung dan mata.
Berdasarkan keterangan Haris, sebelum massa Cipayung Plus tiba, sekelompok ormas telah lebih dahulu berada di salah satu gerbang Mapolda Sumsel untuk membagikan masker. Sementara itu, massa Cipayung Plus yang melakukan konvoi dari Makam Pahlawan tiba dan berhenti di gerbang lainnya. Namun, ketika massa aksi belum sempat merapikan barisan dan pimpinan Cipayung Plus masih berada di mobil komando, massa dari kelompok ormas yang sebelumnya membagikan masker mendekat dan kericuhan pun terjadi. Dalam situasi tersebut, sejumlah massa aksi Cipayung Plus mengalami pemukulan.
“Saya sendiri turut menjadi korban pengeroyokan dalam peristiwa tersebut. Akibatnya, saya mengalami luka lecet dan bengkak di bagian hidung dan mata. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi justru mengalami kekerasan. Situasi ini tentu sangat kami sesalkan, terlebih peristiwa tersebut terjadi di lingkungan Mapolda Sumsel,” ujar Haris.
Haris juga menyayangkan terjadinya kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi di hadapan institusi kepolisian. Menurutnya, peristiwa ini menjadi ironi di tengah komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui program “Polisi Bersama Masyarakat”, yang menekankan pentingnya kehadiran polisi untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia menilai kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan komitmen itu di lapangan, khususnya dalam menjamin keamanan peserta aksi, melindungi kerja jurnalistik, dan memastikan kebebasan menyampaikan pendapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Kami mendesak Polda Sumsel memberikan penjelasan resmi, melakukan evaluasi menyeluruh, serta mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat dalam pengeroyokan ini. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih, termasuk terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan maupun aparat yang diduga lalai memberikan perlindungan,” tegasnya.
KAMMI Daerah Palembang meminta agar seluruh fakta terkait kericuhan tersebut diungkap secara terbuka, mulai dari kronologi kejadian, pihak-pihak yang terlibat, hingga langkah penegakan hukum yang akan diambil. Haris menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia berharap peristiwa ini ditangani secara profesional agar korban memperoleh keadilan dan kejadian serupa tidak kembali terulang dalam penyampaian aspirasi di ruang publik. (Nopi)
