Palembang, Sriwijaya-hariini.com – Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumatera Selatan, Drh. Alfin Suhanda, menegaskan pentingnya peran intelektual dalam merawat kualitas demokrasi dan kepemimpinan politik di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik dan Launching Buku Monolog di Simpang Republik yang digelar di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Jumat (31/1/2026).
Menurut Alfin, demokrasi yang sehat tidak cukup hanya ditopang oleh prosedur elektoral, tetapi juga membutuhkan kehadiran gagasan kritis, etika kepemimpinan, serta keberanian intelektual untuk menyuarakan kepentingan publik.
“Buku Monolog di Simpang Republik ini sangat unik dan luar biasa. Ia lahir dari kegelisahan intelektual yang jernih terhadap praktik demokrasi dan kepemimpinan politik kita hari ini. Pemikiran seperti ini penting agar demokrasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar rutinitas politik,” ujar Alfin.
Ia menilai karya M. Haekal Al Haffah tidak hanya bersifat reflektif, tetapi juga menawarkan kritik substantif terhadap relasi antara negara, elite politik, dan masyarakat sipil. Karena itu, menurut Alfin, tanggung jawab intelektual tidak boleh berhenti di ruang akademik semata, melainkan harus hadir di ruang publik.
“Diskusi dan buku seperti ini menjadi sangat relevan di tengah melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi politik. Intelektual harus berani mengambil posisi, merawat nalar publik, dan mengingatkan bahwa kepemimpinan politik memiliki dimensi etis dan tanggung jawab sosial,” katanya.
Alfin juga mengapresiasi forum diskusi yang mempertemukan akademisi, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat umum sebagai ruang pertukaran gagasan yang sehat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan melahirkan lebih banyak karya kritis yang mendorong penguatan civic virtue atau kebajikan kewargaan.
“Mudah-mudahan ke depan akan lahir lebih banyak karya dan forum intelektual yang berani, jujur, dan berpihak pada kepentingan publik. Demokrasi membutuhkan pemikiran, bukan sekadar kekuasaan,” tambahnya.
Sementara itu, penulis buku Monolog di Simpang Republik, M. Haekal Al Haffah, menilai salah satu persoalan mendasar demokrasi Indonesia saat ini adalah lemahnya tradisi intelektual dan tidak tumbuhnya komunitas kritis di ruang publik.
“Ketika fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berjalan secara optimal, maka civil society menjadi penopang terakhir demokrasi. Di sinilah peran intelektual, akademisi, dan kelompok kritis dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan,” tegas Haekal.
Diskusi publik tersebut mengangkat tema “Kepemimpinan Politik, Civic Virtue, dan Tanggung Jawab Intelektual” dengan menghadirkan M. Haekal Al Haffah, S.Sos., M.Sos. sebagai narasumber utama, didampingi Ketua Umum DPP Gencar Charma Afrianto, SE, serta akademisi dan pengamat politik Sumatera Selatan.
Kegiatan ini dirancang sebagai ruang dialog reflektif untuk menelaah tantangan demokrasi kontemporer, khususnya krisis kepemimpinan politik, melemahnya kebajikan kewargaan, serta urgensi peran intelektual dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, berkeadilan, dan berkeadaban. (Nopi)
